Serang, bantencom – Masyarakat Transparansi (Mata) Provinsi Banten melaporkan 9 calon anggota legislatif (caleg), 1 calon anggota DPD, dan 1 pengurus inti partai politik yang diduga telah melakukan politik uang dan menggunakan fasilitas negara ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Banten.
Iing ihwanudin, salah satu pemantau Mata Banten yang melaporkan, mengatakan bahwa terdapat kurang lebih 19 kasus politik uang yang ditemukan oleh tim selama masa kampanye terbuka berlangsung. Namun, dari 19 temuan itu hanya 11 kasus yang dilaporkan ke Bawaslu karena sudah memiliki bukti kuat. Sementara sisanya masih diperdalam sambil terus mengumpulkan bukti penguat.
Iing mengungkapkan bahwa praktik politik uang ini sebanyak tiga di antaranya murni menggunakan uang untuk mempengaruhi pemilih. Sisanya variatif, mulai dari pemberian buku, sembako, kerudung, Al Quran, sampai sabun cuci.
“Al Quran ini kan sebetulnya dari Kemenag tapi digunakan untuk menarik simpati masyarakat,” kata Iing yang ditemui di sela pelaporan di kantor Bawaslu, Sabtu (29/3).
Iing mengatakan bahwa kasus politik uang yang didapatkan Mata Banten di antaranya melibatkan caleg DPRD Kota Cilegon Suhaemi dari PDI Perjuangan, caleg DPRD Kota Serang Furtasan Ali Yusuf dari Partai Hanura, dan caleg DPR RI Yandri Susanto dari Partai Amanat Nasional (PAN).
Suhaemi diduga memberikan uang kepada pendukung dan simpatisan PDI Perjuangan saat kampanye terbuka di Cilegon. Sementara Furtasan dan Yandri diduga membagikan uang kepada warga di dua kompleks berbeda di Kecamatan Serang.
“Ini berdasarkan laporan dari warga,” katanya.
Direktur Mata Banten Fuadudin Bagas menjelaskan bahwa definisi politik uang dalam UU Pemilu tidak hanya dalam bentuk uang, melainkan bisa juga dalam bentuk barang, fasilitas, diskon, dan lainnya. Karena itu pemberian barang berupa Al Quran juga termasuk dalam kategori politik uang.
Bc4
bantencom “civil journalism for indonesia chanel”
