Serang, bantencom – Pencegahan tindak pidana korupsi melalui pengendalian gratifikasi. Disampaikan dalam kegiatan bimbingan teknis program pengendalian gratifikasi pada pemerintah provinsi banten. Serang, 04 September 2014. Oleh Direktorat Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi.
Revolusi mental harus disosialisasikan juga kepada masyarakat. Sosialisasi kepada masyarakat tetap dilakukan kpk melalui media. Jangan takut dengan ancaman.
Gratifikasi konteks wajar adalah pemberian diluar gaji. Pergub harus menjelaskan dengan tegas dalam pergub gratifikasi mana yang wajar dan tidak wajar.
Rencana kerja unit pengendali gratifikasi menerima laporan dan meneruskannya kepada kpk upg hanya menerima laporan dan tidak mencari pelapor.
Kewenangan Revolusi regulasi
Kedinasan, surat resmi dari kantor
Mekanisme birokrasi sudah diatur oleh pemerintah melalui peraturan mentri dalam negeri.
Menurut ketua tim gratifikasi kpk dari seluruh laporan gratifikasi hanya 15 persen dari laporan yang masuk kenegara selebihnya dikembalikan ke yang bersangkutan.
Index skala nasional korupsi hanya 31 ipk. Asmuji mengatakan bahwa sebenarnya pemda sudah mempunyai SPIP proses yang integral dalam suatu pemerintahan yang ada disemua kepala SKPD namun hanya diatas kertas.
Tanggal 01 oktober banten sudah ada pergub gratifikasi. Pergub akan diketuai oleh kepala inspektorat dan biro hukum. Pergub yang akan digulirkan titik2 yang rawan dan resiko dalam pengadaan barang
Terhadap barang yang mudah rusak atau habis di konsumsi disarankan untuk disalurkan kepada orang yang lebih berhak. Iklan ucapan bukan termasuk ranah gratifikasi namun bisa dalam tindak pidana lain. Unit pengawasan analisis resiko.
(ridwan)
