Bantencom, Serang.
Dianggap tidak peduli dengan kondisi ekonomi masyarakat yang terkena dampak Covid-19, lembaga Aliansi Lembaga Independen Peduli Publik (ALIPP) meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten untuk membatalkan proyek pembangunan sport center.
Menurut Suhada proyek senilai Rp430 miliar tidak mencerminkan pemimpin yang tidak peduli dengan kesulitan masyarakat saat ini.
” Sangat disayangkan keputusan pemerintah untuk mengalokasikan ratusan milyar duit pinjaman hanya untuk proyek mercusuar seperti pembanguan Sport Center, mana rasa prihatin pemerintah liat masyarakat yang kesulitan karena tidak bisa usaha secara maksimal bahkan tidak sedikit yang dipecat dari pekerjaan”, ujar Suhada kepada media Rabu (23/9)
Selain itu, pembangunan Sport Center dengan menggunakan uang pinjaman dianggapnya tidak tepat, pasalnya jabatan Wahidin Halim sebagi Gubermur Banten tinggal beberapa tahun lagi, dan ini akan meninggalkan hutang pada pemerintahan yang akan datang.
” Biaya proyek tersebut diambil dari dana pinjaman Pemprov Banten dalam rangka pemulihan ekonomi nasional (PEN) daerah dari Kementerian Keuangan melalui PT Sarana Multi Infrastruktur Persero (SMI), walau pinjaman itu tidak berbunga tapi biaya Administrasi yang sampai 0,18 persen dan biaya provisi yg 1 persen bulan jumlah yang sedikit”, lanjutnya.
Saat ini Pemprov Banten telah mengajukan pinjaman ke PT SMI sebesar Rp4,9 triliun. Pinjaman ini dalam rangka program PEN di daerah pasca pandemi Covid-19 melanda Banten. Saat ini PT SMI menggelontorkan Rp851,7 miliar.
Dana pinjaman PEN yang bakal cair pada saat ini akan dibagi ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Banten. Uang pinjaman digunakan untuk membiayai sejumlah kegiatan yang sebagian besarnya adalah kegiatan proyek fisik (infrastruktur), dan diangap oleh Suhada tidak berdampak langsung terhadap pemulihan ekonomi masyarakat.
Salah satunya proyek yang dianggap menyakiti hati masyarat menurut Suhada adalah proyek pembangunan sport center yang ditangani oleh OPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Provinsi Banten senilai Rp 430 miliar.
“Proyek sport center itu adalah proyek mubazir. Urgensinya untuk kepentingan masyarakat saat ini apa? Apa dampak langsungnya terhadap pemulihan eknomi masyarakat di tengah pandemi Covid-19 saat ini? Karena itu, kami dari ALIPP mendesak Pemprov Banten untuk membatalkan proyek sport center tersebut. Dana pinjaman PEN daerah tersebut sebaiknya digunakan untuk program-program yang berdampak langsung terhadap perekonomian masyarakat baik itu berupa bantuan sosial (bansos) maupun pemberdayaan UKM dan UMKM di Banten “, lanjut Suhada.
Disamping itu Suhada juga menegaskan, bahwa proyek sport center adalah proyek yang bermasalah, saat ini untuk pengadaan lahanya tengah digarap oleh Kejaksan Tinggi Banten.
“Proyek bermasalah itu kenapa dipaksakan untuk direalisasikan. Ada apa di balik proyek sport center itu sehingga Pemprov Banten ngotot untuk merealisasikannya. Kendati proyek itu dibiaya oleh dana APBD Banten (bukan dana pinjaman PEN), kami dari ALIPP tetap menolaknya, karena tidak ada manfaatnya untuk masyarakat Banten,” tegas Uday. (Edi).
