27.2 C
Serang
12:20:55 (7 Februari, 2023)
Bantencom Media
DAERAH

Eksepsi Prosesual di Luar Eksepsi Kompetensi

[ad_1]

bantencom – Dalam perkara gugatan perdata, dikenal adanya Eksepsi di luar Ekssepsi Kompetensi, yang terdri dari berbagai bentuk atau jenis, antara lain:

1. Eksepesi Surat Kuasa Khusus Tidak Sah, antara lain :

    a) Surat Kuasa bersifat Umum, surat kuasa ini didasarkan pada Pasal 1795 KUH Perdata dan bukan yang dimaksud pada pasal 123 HIR. Oleh karena itu tidak sah digunakan bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa di depan Pengadilan;

    b) Surat Kuasa tidak memenuhi syarat formil yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No.01 Tahun 1971 jo. SEMA No. 6 Tahun 1994, yaitu Surat Kuasa Khusus (bijzondere schriftelijkemachtiging) harus jelas dan tegas menyebut :

– secara spesifik kehendak untuk berperkara di Pengadilan Negeri  tertentu sesuai dengan kompetensi relatif;

– identitas para pihak yang berperkara;

– menyebut secara ringkas dan konkret pokok perkara dan obyek yang diperkarakan, serta,

– mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa;

Semua syarat tersebut bersifat KUMULATIF, oleh karena itu apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, surat kuasa tidak sah karena mengandung cacat formil.

    c) Surat Kuasa dibuat orang yang tidak berwenang, yaitu dasar umum pemberian kuasa, harus diberikan, dibuat dan ditandatangani oleh orang yang berwenang untuk itu.

2. Eksepsi Error in Persona, yang terdiri dari :

   a) Eksepsi Diskualifikasi atau gemis aanhoedanigheid, yaitu pemberi kuasa tidak mempunyai kedudukan hukum untuk itu atau persona standi in judisio, misalkan anak di bawah umur atau di bawah perwalian;

   b) Keliru pihak yang ditarik sebagai tergugat, yaitu gugatan diajukan terhadap si A padahal seharusnya diajuakan terhadap si B;

   c) Exceptio plurium litis consortium, yaitu apabila orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap dan masih ada orang yang harus dijadikan sebagai penggugat atau tergugat;

3. Exeptio Res Judicata atau Ne Bis In Idem atau disebut juga exeptie van gewisjde zaak, yaitu diatur dalam Pasal 1917 KUH Perdata, sedangkan yang dimaksud dengan Ne Bis In Idem diatur dalam Pasal 76 ayat (1) KUHP, yang menyebutkan seseorang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatannya yang sama apabila terhadapnya oleh hakim telah dijatuhi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tentang itu.

Demikian kutipan singkat mengenai Eksepsi yang biasanya akan diajukan ketika ada gugatan perdata di pengadilan. Semoga bermanfaat.

(Advokat Suwadi, SH, MH.)

[ad_2]

Source link

Related posts

Kepedulian Babinsa Kodim 0602/Serang Pakaikan Baju Ke ODMK

Ridwan Salba

Air masuki semata kaki di masjidil haram

Edi Santosa

Pengangkatan Kepala Bappeda Banten sebagai Komisaris BUMD Nabrak Aturan

Edi Santosa

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Situs web ini menggunakan cookie untuk meningkatkan pengalaman Anda. Kami akan menganggap Anda baik-baik saja dengan ini, tetapi Anda dapat memilih keluar jika diinginkan. Terima: Read More

Privacy & Cookies Policy