[ad_1]
| Wakil Ketua DPRD Banten, M. Nawa Said Dimiyati |
Banten – Wakil Ketua DPRD Banten yang juga Koordinator Komisi V, M. Nawa Said Dimyati mengaku, DPRD Banten dalam waktu dekat ini akan membuat surat rekomendasi untuk pencairan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) 2021, agar bisa segera untuk dicairkan pada anggaran untuk tahun 2022. Hal ini menanggapi tuntutan Forum Kepala Sekolah Swasta (FKSS) Banten yang meminta BOSDA 2021 dapat segera untuk dicairkan.
Diketahui, untuk pencarian BOSDA sekolah-sekolah swasta dengan mekanisme pencairannya yaitu dengan melalui mekanisme hibah. “ Pada Intinya nanti dibuat rekomendasi supaya (BOSDA) bisa dicairkan di 2022,” ujar M Nawa Said.
Mengenai alasan tidak cairnya BOSDA untuk Sekolah SMA/SMK/SKH swasta pada tahun 2021 lalu, M Nawa Said menjelaskan, hal itu terganjal ayuran. Dimana, BOSDA untuk sekolah swasta harus sesuai mekanisme yaitu hibah. “Terganjal aturan Lewat hibah,” tuturnya singkat.
Meskipun begitu, politisi Demokrat itu mengaku, Mengaku sudah berkoordinasi dengan dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten terkait Hal mekanisme pencairan Dana BOSDA . “Sudah koordinasi. Hanya Tinggal buat (surat) rekomendasi Saja, bahwa BOSDA 2022 untuk sekolah swasta bisa dicairkan di tahun ini,” katanya.
Seperti diberitakan, beberapa kepala sekolah swasta yang tergabung dalam FKSS Provinsi Banten melakukan audiensi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten, Senin (17/1/2022). Aksi tersebut adalah untuk meminta penjelasan dinas terkait dana BOSDA 2021 lalu yang tidak kunjung cair.
Ketua Forum Komunikasi Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Swasta (FK2SMK) Banten Ahmad Ali Subhan mengatakan, pihaknya meminta kejelasan terkait BOSDA 2021 yang tak kunjung cair lantaran ada masalah administrasi.
“Kendalanya (tahun lalu) mekanisme administrasi yang memang tidak bisa ditempuh karena aturan baru, terkait Pergub 15 tahun 2019 terkait mekanisme e-hibah. Nah kita minta kejalasannya, dan minta jaminannya bagimana?,” kata ali saat ditemui usai audiensi.
Ali mengungkapkan, tak cairnya anggaran BOSDA 2021 sangat berdanpak besar bagi operasional sekolah. “Dampaknya besar, termasuk terbengkalainya honor-honor sebagian guru, pembelian media pembelajaran yang terhambat. Termasuk subsidi bagibpara siswa yang nilainya Rp250 ribu per siswa,” ungkap Ali.
Mengenai audiensi dengan Dindikbud Provinsi Banten, Ali berharap, dapat segera menemui titik terang. “Beliau (Kepala Dindikbud Provinsi Banten Tabrani red) sudah menjamin (BOSDA) 2022 sudah masuk anggaran (APBD 2022) dan (pencairan BOSDA) 2021 akan diupayakan. Jaminan terakhir Kepala Dinas mengatakan kita akan mengirimkan surat Febuari itu mungkin,” ujarnya.
Dirinya mengaku, pihaknya juga akan mengawal proses input e-hibah dan pencairan BOSDA 2021. “Kalau e-hibah (diharapkan awal) tahun 2022 harus sudah di input. Kita juga kawal (pencairan BOSDA) 2021 untuk katanya bisa dicairkan di 2022. Ini kita akan kawal, karena butuh sinergitas apa yang bisa kita bantu di forum kita akan bantu,” tandasnya. (Adv*)
[ad_2]
