Tangerang, bantencom – Jokowi akan berhadap-hadapan dengan rakyat Indonesia yang memilihnya sewaktu Pilpres lalu jika mengesahkan wacana pemberian remisi bagi para pelaku koruptor di Indonesia. Hal ini dikarenakan bertentangan dengan semangat Revolusi Mental yang di teriakkan oleh Jokowi sewaktu kampanye lalu.
“saya kira akan menjadi blunder besar Pemerintahan Jokowi-JK. Blunder dimaksud karena hal itu jelas sekali bertentangan dengan Nawacita,” kata Ketua Eksekutif Indonesia Human Right Commite for Social Justice (IHCS), Ridwan Darmawan, saat dihubungi melalui Blackberry Masanger nya, Rabu, (18/03).
Menurut alumni UIN Syarif Hidayatullah, Ciputat ini, jika Jokowi sampai mengamini wacana pembantunya tersebut. Maka pemerintahannya akan berhadap-hadapan dengan rakyat yang memilih nya sewaktu mencalonkan diri menjadi presiden.
“Kebijakan pemberian remisi tersebut juga, makin menyempurnakan opini sebagian besar rakyat yang selama ini menduga sikap Jokowi dalam konflik KPK vs Polri tidak tegas dan cendrung melegitimasi pelemahan KPK,” terangnya.
Menurut mantan aktifis 98 yang tergabung dalam Forum Kota (Forkot) ini menjelaskan bahwa, sewaktu Pemilihan Presiden (Pilpres) lalu, Jokowi unggul di banding Prabowo karena diharapkan adanya keteladanan kepemimpinan dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Alih-alih mencari cara dan mekanisme untuk menggempur kekuatan korup demi memupus dan memutus penyakit kronis bangsa ini (korupsi), Jokowi justru memilih berdamai dengan koruptor melalui wacana pemberian remisi. Ini blunder besar Jokowi,” tegasnya.
