Serang, bantencom – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang menegaskan, pihaknya masih terus menelusuri kasus-kasus korupsi yang berkaitan di dinasti politik mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah.
Sebab, Kasus Atut memang kemudian menjalar ke beberapa kasus-kasus lain di Banten. Bahkan sempat tercetus adanya dinasti politik di Banten yang menjadi perhatian KPK. "Ya itu kan indikasi-indikasi yang kita sebut adanya perubahan yang sangat lambat di banyak daerah dan karena memang kekuasaan itu cenderung akan bertahan membentuk mata rantai," ucap Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, Selasa (29/11/2016).
Menurut Saut, mata rantai politik yang di bangun oleh Atut menyebabkan kesejahteraan masyarakat Banten terhambat. Makanya, Banten dijadikan salah satu dari enam provinsi di Indonesia yang telah dikawal KPK sejak awal tahun ini. Pengawalan tersebut berupa pencegahan-pencegahan praktik tindak pidana korupsi. "Itulah perlunya hukum guna memastikan pemutusan mata rantai kekuasaan transaksional itu. Kalau kekuasaan itu menuju pada terbangunnya warga yang lebih sejahtera, mata rantai yang panjang sekali pun akan diterima," ungkapnya.
Dinasti atut hingga kini masih menguasai pemerintahan Provinsi Banten, keluarga Atut yang masih berkuasa di Banten antara lain Bupati Serang dipimpin oleh adik kandung Atut yaitu Ratu Tatu Chasanah, Wali Kota Serang, Tb. Haerul Jaman Adik Tiri Atut, Wali Kota Tangerang Selatan Adik Ipar Atut (istri Tubagus Chaery Wardana atau Wawan terdakwa kasus korupsi Alkes rumah sakit Tangsel) dan Wakil Bupati Pandeglang Anak menantu Atut (Suami Andiara Tomet yang kini menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia).
Sementara anak sulung Ratu Atut kini menjadi calon wakil gubernur banten mendampingi Wahidin Halim. Andhika Hazrumy sebelumnya merupakan anggota DPR-RI dari partai golkar.
Sebelumnya pengamat politik Untirta Ahmad Nur Iksan mengatakan bahwa majunya calon dari keluarga dinasti merupakan kemunduran demokrasi yang diperlihatkan oleh partai yang mendukung keluarga dinasti. "partai yang mengusung calon dari keluarga dinasti justru memperlihatkan kepada masyarakat bahawa demokrasi politik berjalan mundur" katanya
(Ridwan)
