SERANG – Langkah Gubernur Banten Rano Karno mengusulkan pencopotan Kurdi Matin dari posisi Sekda Pemprov Banten ditenggarai terkait dengan proses penyusunan APBD 2016.
Karena posisi Sekda sekaligus ketua tim anggaran pemerintah daerah memegang peranan strategis guna memuluskan politik anggaran Rano Karno menjelang pemilihan gubernur 2017 yang tahapannya akan dimulai awal tahun 2016 mendatang.
Demikian disampaikan Koordinator Lingkar Muda Banten (LMB) Huluful Fahmi, kepada pers, Rabu 26 Agustus 2015.
“Kurdi Matin yang menjadi Sekda melalui proses bidding atau lelang terbuka dianggap akan menjadi penghalang bagi Rano. Ditambah Rano percaya diri merasa punya dukungan politik dari partai politik yang mendukungnya di legislatif.
Tak heran Rano begitu ngotot terus menerus mendorong pencopotan Kurdi dengan alasan yang jelas dicari-cari dan dibuat-buat,” kata Fahmi.
Langkah nekat Rano, kata Fahmi, juga tampak dari tidak ditempuhnya proses klarifikasi sebelumnya terhadap Kurdi terkait apa yang dituduhkan dan dijadikan alasan pencopotan Kurdi.
“Yang ditampakkan ke publik seperti sebuah sinetron belaka. Rano terkesan respek di hadapan Kurdi pada berbagai kesempatan yang terpotret di media. Namun di belakang Rano jelas bermanuver.” Lanjutnya.
LMB menganalisa, langkah Rano tidak beretika bagi seorang gubernur dan menimbulkan kegaduhan. Di sisi lain Rano juga tidak kunjung menampakan kinerja konkret melakukan perubahan pasca kerusakan sistem yang diwariskan rezim sebelumnya.
Rano lebih banyak berkegiatan seremonial di luar Banten. Bahkan tampak tidak peduli dengan beragam persoalan pembangunan di Banten
“Untuk itu kami menghimbau kepada Rano berhentilah melakukan manuver-manuver yang malah akan menimbulkan kegaduhan di tingkat akar rumput. Fokuslah kepada pengambangan dan pembangunan. Rano inikan belum ada karya apapun di Banten. Bagaimanapun Pak Kurdi ini selain orang Banten asli juga mengabdikan dirinya untuk Banten nya sudah lama,” kata Fahmi. (***)
