Serang, bantencom – Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah pelayan masyarakat. Sebagai pelayan masyarakat, PNS harus bersikap memberikan pelayanan yang prima. Sedangkan pelayanan membutuhkan PNS yang memiliki kompetensi dan kapabitas yang memadai. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Banten menggelorakan reformais birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
“Reformasi merupakan suatu keharusan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat,” kata Pelaksana Tugas (Plt.) Gubernur Banten, H. Rano Karno dalam sambutannya pada acara Pembinaan Aparatur di Lingkungan Balai Penyelenggaraan Pendidikan Khusus (BPPK) Dinas Pendidikan Provinsi Banten,Jumat,04/07.
Hadir dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten, Engkos Kosasih Samanhudi, dan beberapa pejabat eselon II di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.Plt. Gubernur menjelaskan, reformasi birokrasi sudah digembor-gemborkan semenjak lama. Gaung reformasi birokrasi semakin keras pada era reformasi. Namun hasilnya belum maksimal dan belum mencapai sesuai yang diinginkan. Plt. Gubernur menyatakan, langkah awal reformasi birokrasi adalah kajian lebih mendasar tentang keahlian yang dimiliki PNS dengan jenis dan layanan pekerjaan yang dilakukan. “Tanpa reformasi birokrasi seperti itu, sulit bagi PNS akan memberikan layanan kepada masyarakat secara maksimal,” katanya.
Selain itu, tambahnya, tanpa reformasi seperti itu, Provinsi Banten, akan tertinggal oleh daerah lainnya. Dalam kesempatan tersebut, Plt. Gubernur mengajak, reformasi birokrasi dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. “Saat ini, reformasi birokrasi jangan hanya dibicarakan, tapi harus digerakkan,” katanya.
Pembinaan aparatur ditujukan kepada 928 orang kepala sekolah, guru dan pegawai Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan Provinsi Banten. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten, Engkos Kosasih Samanhudi mengatakan pihaknya sedang berupaya memberikan pelayanan pendidikan khusus kepada masyarakat. Saat ini, katanya, terdapat 38.574 orang, perlu perhatian. “Namun, Yang baru terlayani, 4.337 orang, atau sekitar 12 persen,” katanya. Untuk itu, pemerintah perlu menambah lagi sekolah dan guru yang bergerak di bidang pendidikan khusus. (ADVETORIAL)
