Jakarta, bantencom – Pelaksanatugas (Plt) Sekretaris Daerah Banten H.Asmuji HW didampingi Kepala Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Banten menghadiri Rapat Pimpinan (Rapim) Komisi Penyiaran Indonesia 2014 yang dibuka langsung oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara-Jakarta,Selasa,02/09.
Pertemuan ini akan mengevaluasi seluruh penyiaran sepanjang pelaksanaan pemilu 2014,evaluasi atas tayangan lembaga penyiaran dan memberikan catatan untuk perbaikan pada tahapan regulasi penyiaran kedepan.
Presiden mengharapkan agar KPI mampu menjaga dan mengawal agar lembaga penyiaran publik dapat sebesar-besarnya untuk kemaslahatan publik dan turut mematangkan demokrasi di Indonesia. ruang penyiaran itu milik rakyat atau milik publik bukan milik orang perorangan,tegas Presiden.
Presiden menyampaikan,peran media dalam proses demokrasi di Indonesia sangat penting dan krusial. Menurutnya, kehadiran media massa dan pers yang bertanggungjawab semakin mematangkan proses demokrasi di Indonesia.
Pemberitaan Pers itu harus berangkat dari niat baik,akurat,berkualitas,bertanggungjawab,objektif dan balace. Kedepan semoga KPI lembaga penyiaran publik semakin netral dan indepeden .Kita jangan kalah dengan lembaga penyiaran luar negeri , Kita memiliki suberdaya manusia yang kreatif agar kita bisa bersaing dengan negara yang ada di ASEAN,Ujar SBY.
Sementara itu Ketua KPI pusat Judhariksaman dalam sambutanya mengatakan bahwa acara yang mempertemukan seluruh pimpinan komisi penyiaran indonesia Daerah (KPID) dan sekretaris KPID dari 33 Provinsi diseluruh indonesia,diantaranya untuk menetapkan desain dan strategi KPI
untuk menjamin publik dalam mendapatkan informasi yang benar. Maka diperlukan langkah dan sinergi kelembagaan anatara KPI pusat dan Daerah bersama dengan pemerintah dan lembaga penyiaran.
Selain itu ada beberapa isu dan tema yang dibahas dalam rapim di antaranya tentang netralitas dan keberimbangan informasi lembaga penyiaran,review ,revisi Undang-Undang penyiaran,isu digitalisasi
penyiaran,standarisasi kompetensi frofesi dan koporasi penyiaran,dan inisasi pembentukan lembaga ratting alternatif bagi televisi.
Dalam pelaksanaan pemilu 2014,dalam catatan KPI terjadi polarisasi dilembaga penyiaran.polarisasi itu terlihat dari tayangan yang menunjukan afiliasi dengan partai politik dan salah satu pasanagan
caolon presiden “dengan kondisi seperti itu,apakah lemabaga penyiaran bisa bersikap netral melalui informasi yang disampaiakn kepada publik,hal ini perlu di evaluasi secara menyeluruh, menegembalikan tugas , peran dan fungsi lembaga penyiaran sebagai media yang berpihak
kepada publik,bukan ke salah satu peserta pemilu,ujar Judha.
Tema Rapim KPI yaitu mewujudkan lembaga penyiaran yang netral dan independen untuk menjamin masyarakat memperoleh informasi yang benar dan berkualitas. Rapim ini akan dilaksanakan selam empat hari dari tanggal 1-4 September di hotel Mercue Ancol Jakarta.
(ridwan)
