Jakarta, bantencom – Perdebatan tentang pemilihan kepala daerah langsung dan tidak langsung (melalui DPRD), terjadi karena tidak tegasnya sistem tata negara Indonesia. Sistem tata negara Indonesia masih belum jelas apakah menganut Negara Kesatuan Republik Indonesia atau federal.
“Ada semacam kontradiksi di negara kita. Dalam Undang-Undang memang menganut NKRI, tetapi menerapkan otonomi daerah yang implikasinya adalah pilkada langsung,” ujar Pengamat Politik, Andar Nubowo, di Jakarta, Minggu (14/9/2014).
Jika sepakat sebagai NKRI, lanjut Andar, maka gubernur dan bupati merupakan bagian integral dari pemerintahan. Pemilihan langsung, lanjut Andar, dilakukan di negara-negara federal seperti di Benua Amerika.
“Setelah reformasi kita menjadi ambigu dan bingung. Negara kita kesatuan tetapi ada otda,” katanya. Oleh sejumlah kalangan, otda dinilai tidak tepat.
Hanya saja, pada saat otda digagas, menurut Andar hal itu dinilai ampuh menyelesaikan dua masalah. “Yakni mengamputasi sentralisasi yang diberlakukan rezim orde baru dan mengatasi ‘kegenitan’ politik beberapa daerah yang ingin memisahkan diri,” tutur Direktur Eksekutif IndoStrategi itu.
Hal itu sekarang justru menuai komplikasi dengan munculnya debat pilkada langsung atau tak langsung.
(ridwan)
