Serang, bantencom Untuk menekan angka terjadinya pelanggaran tindak pidana korupsi di Banten pemerintah menggelar diskusi dengan Tema ” Reformasi Birokrasi dan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi” yang di hadiri oleh seluru Skpd di Provinsi Banten, dengan menghadirkan pembicara Todung Mulya Lubis, dari Pakar Hukum Beberapa isu penting telah ditempatkan sebagai prioritas utama oleh Pemerintah Provinsi Banten saat ini. Pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur adalah tiga di antaranya. Sejumlah kawasan yang membutuhkan akselerasi pembangunan akan didorong melalui berbagai program stimulus untuk menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Kesenjangan harus diatasi dengan merangsang lokus-lokus pertumbuhan ekonomi baru di luar sejumlah kawasan industri yang selama ini telah berkembang.Namun, untuk menciptakan iklim yang kondusif semacam itu tentu membutuhkan dukungan penuh penyelenggara pemerintahan yang mampu bekerja secara profesional, transparans, bersih, dan bertanggung jawab. Provinsi Banten yang saat ini terus berbenah diri telah membuka kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyelenggarakan koordinasi dan supervisi. Pengawasan diperlukan untuk menekan terjadinya potensi penyelewengan dalam pengelolaan anggaran.
Pemprov Banten juga secara berkala, menghadirkan para pemangku kepentingan dan pegiat antikorupsi untuk ikut memberikan arahan dan masukan kepada seluruh kepala dinas dan SKPD yang ada di Provinsi Banten. Jumat, 23/05 Bapak Todung Mulya Lubis di (KP3B) memberikan arahan terkait reformasi birokrasi dan pencegahan tindak pidana korupsi. Pada seluruh Skpd di Banten, “ korupsi di lakukan oleh para pejabat. Selalu di desain oleh Para Pejabat secara nasional untuk kepentingan umat banyak. Dan di lakukan secara katuistik.
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Banten Rano Karno mengatakan ” Melalui diskusi ini diharapkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat dapat terus ditingkatkan dan potensi terjadi penyelewengan dapat ditekan hingga ke titik minimal.(ADVETORIAL)
