Serang, bantencom – Meski menjadi justice colaborator dalam mega korupsi di Provinsi Banten, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut Dadang Prijatna, tangan kanan Tubagus (Tb) Chaeri Wardhana alias Wawan dengan tuntutan empat tahun penjara.
Tangan kanan dari suami Airin Rachmi Diani, walikota Tangsel tersebut dinilai terbukti melakukan pengaturan pemenangan proyek pengadaan Alat Kesehatan (Alkes) Kedokteran Umum Puskesmas Kota Tangsel APBD-P 2012 dan memperkaya diri sebesar Rp103 juta.
“Terdakawa telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yakni memperkaya terdakwa sebesar Rp 103 juta,” kata JPU dari KPK, Sugeng, di Pengadilan Tipikor Serang, Kamis (08/10/2015).
Selain memperkaya diri sendiri, terdakwa telah memperkaya suami Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany, yakni Tb.Chaeri Wardana sebesar Rp 7.941.630.033, Pimpinan Java Medica Yuni Astuti sebesar Rp 5.064.742.496, mantan Kadinkes Tangsel Dadang M Epid Rp 1.176.500.000.
Direktur utama PT Mikkindo Adiguna Pratama Agus Marwan Rp 206.932.471, dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Mamak Jamaksari sebesar Rp 37.500.000. Total kerugian negara akibat tindakkan ini mencapai Rp 14.528.805.001.
Terdakwa dipercaya Wawan untuk mengurus PT.BPP untuk mengurus proyek pengadaan barang oleh PT.BPP atau perusahaan yang berafiliasi ke PT BPP. Dadang Prijatna bertugas mengamankan dan memenangkan proyek pekerjaan yang akan diadakan di lingkungan Pemprov Banten maupun di Kota Tangsel.
“Dadang dipercaya Wawan untuk mengurus proyek-proyek pengadaan barang yang akan dikerjakan perusahaan milik Wawan, PT. Balipacifik Pragama (BPP) maupun perusahaan yang terafiliasi dengan PT.BPP telah menerima uang atau fee dari proyek alkes Pemkot Tangsel,” terangnya.
Selain itu, Dadang Prijatna pun diharuskan membayar denda sebesar Rp 200 juta subsider tiga bulan kurungan. Sedangkan uang hasil korupsi sudah terdakwa kembalikan kepada negara melalui persidangan sebelumnya.
Hal-hal yang memberatkan terdakwa karena tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme. Sedangkan hal-hal yang meringankan terdakwa karena belum pernah dihukum, berlaku kooperatif selama persidangan, mengembalikan keuangan hasil korupsi, dan ditetapkan sebagai Justice Collaborator atau saksi mitra pengungkap kejahatan oleh pimpinan KPK.
Terdakwa dianggap melanggar Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat I ke 1 KUHP dan Pasal 3 jo Pasal 18 undang-undang yang sama jo asal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
Untuk diketahui, terdakwa beberapa kali melakukan pertemuan pada Juli 2012–September 2013 di PT BPP JL Kagungan Nomor 8, Lontar Baru, Kota Serang dan di Kantor Dinas Kesehatan Kota Tangesel, Jl Witanaharja Nomor 27, Pamulang, Tangerang untuk mengatur pemenang lelang.
